Imam Mahdi

Ahmad Khozinudin Channel:
*KHILAFAH, DIMULAI DARIMANA? DARI INDONESIA JIKA UMAT NEGERI INI MENGHENDAKI*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Pejuang Khilafah

_”Hal praktis menyangkut pertanyaan dimana ibukotanya nanti, bagaimana menentukan siapa khalifahnya dan dari negara mana, sdh mulai kerepotan menemukan kesepahaman. Apakah bisa?”_

*[Hatta Taliwang, GWA Konstitusi & Masalah Negara, 21/7]*

Harus disadari, perjuangan penegakan Khilafah adalah cita-cita yang agung. Sebagai sebuah visi politik agung, adalah sangat logis jika perjuangan ini akan menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan yang besar.

Dua adidaya saat ini, baik Amerika maupun China sudah pasti tak akan ridlo dan pasti pula akan menentang dan menghalanginya. Bahkan seluruh negara-negara kafir penjajah, baik inggris, Perancis, Rusia, Jerman, dan negara kapitalis lainnya, meskipun mereka berbeda pendapat dan saling bersaing untuk memperebutkan wilayah jajahan, namun mereka satu suara untuk membungkam dan menghalangi kebangkitan Khilafah.

Mereka akan selalu siaga, memasang kaca pembesar dan mengamati dalam jarak yang sangat dekat, setiap benih-benih kebangkitan Khilafah. Mereka, mengerahkan segala sumber daya untuk menghalangi kebangkitan Khilafah.

Akan tetapi, kebangkitan dan kembalinya Khilafah ini bukanlah kehendak manusia. Khilafah adalah janji Alloh SWT yang telah di nubuwahkan menjadi Bisyaroh (kabar gembira) dari Nabi Muhammad Saw.

Rasulullah Saw telah mengabarkan, bahwa umat Islam akhir zaman kelak akan kembali bangkit dan menjadi adidaya dunia dengan Khilafah. Bukan dengan demokrasi, bukan dengan kerajaan, bukan dengan Pancasila atau kembali ke UUD 1945.

_”Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Alloh masa itu akan datang. Kemudian, Alloh akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Alloh masa itu akan datang. Lalu, Alloh menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang zalim), dan atas kehendak Alloh masa itu akan datang. Lalu Alloh menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaj al-Nubuwwah. Setelah itu, beliau diam.”_

Karena Khilafah adalah janji Alloh SWT, maka Alloh SWT lah yang akan menurunkan pertolongan. Kita sebagai hamba Alloh, hanya bertugas menghadirkan syarat agar pertolongan dan melayakan diri sebagai para penopang peradaban Khilafah yang agung.

Saat kita dinilai layak, maka Alloh SWT akan menggenapi syarat tegaknya Khilafah. Saat Alloh SWT berkehendak, maka kekuatan Amerika, China, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman dan semua kekuatan manusia yang berhimpun, tidak akan mampu menghalangi kebangkitan Khilafah.

Mengenai bagaimana Khilafah kembali bangkit, teknisnya sederhana. Kita hanya perlu untuk melakukan upaya repetisi, mencontek perjuangan Nabi Muhammad Saw saat berjuang menegakkan Daulah Islam di Madinah.

Saat itu, ada dua adidaya besar yakni Kekaisaran Rumawi dan Kerajaan Persia. Dua adidaya ini tidak mungkin menghendaki tegaknya Daulah Islam. Namun faktanya, Daulah Islam tegak atas izin, kehendak dan pertolongan Alloh SWT.

Sejak di Mekkah, Rasulullah melakukan pembinaan & pengkaderan, berinteraksi dengan umat, melakukan perjuangan politik dan mencari dukungan kekuasaan (tholabun nusyroh), hingga akhirnya Rasulullah Saw mendapatkan dukungan kekuasaan dari suku Aus dan Khazraj di Madinah, mendapatkan baiat dan akhirnya tegak Daulah Islam di Madinah, dimana Rasulullah Saw menjadi kepala negaranya yang pertama.

Saat ini, cara menegakkan Khilafah juga sederhana. Kita hanya perlu melakukan repetisi yakni dengan melakukan pembinaan, pengkaderan, berinteraksi dengan umat, melakukan perjuangan politik dan mencari dukungan kekuasaan (tholabun nusyroh).

Cara berinteraksi dengan umat bisa dengan tulisan, diskusi, seminar, unjuk rasa, khutbah, tablig Akbar, pengajian, ceramah, mengoreksi penguasa, membungkar makar penguasa dan negara kapitalis yang menjadi induk samangnya, melakukan perjuangan politik untuk memenangkan hati umat, hingga mencari dukungan politik dari Militer. Karena kunci kekuasaan, selain dukungan umat adalah dukungan militer.

Mengenai dimana Khilafah akan kembali berdiri? Tentu, seluruh negeri kaum muslimin layak untuk menjadi titik tolak berdirinya Khilafah. Setelah khilafah berdiri, maka khilafah akan melakukan unifikasi seluruh negeri kaum muslimin menjadi satu kesatuan negara. Kalau sudah begini, kaum muslimin pasti akan bersatu soal idul Fitri dan idul adha, bahkan bersatu berjihad untuk membebaskan saudara kaum muslimin di Palestina dan membebaskan kota Roma yang telah dijanjikan.

Khusus mengenai Indonesia, tentu saja negeri ini layak untuk menjadi titik tolak berdirinya Khilafah. Tinggal umat Islam di Indonesia, mau atau tidak, mendapatkan kemuliaan dengan Khilafah, seperti dahulu bangsa arab pernah mendapatkan kemuliaan itu, hingga terakhir kemuliaan Khilafah itu diberikan kepada bangsa Turki.

Syarat untuk tegaknya Khilafah di Indonesia juga hanya dua: dukungan umat dan militer di Indonesia. Jika dakwah sudah sampai mengkonsolidasi kekuatan umat dan militer, tentu masalah khilafah hanyalah soal waktu, dan prosesnya sangat mudah, semudah membalikan telapak tangan.

Lalu siapa yang akan jadi Khalifah untuk yang pertama kali ? Silahkan saja semua yang memenuhi syarat mengajukan diri, dan silahkan umat dan militer memilihnya.

Yang jelas, untuk menjadi Khalifah syaratnya harus Muslim. jadi, Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa menjadi calon Khalifah.

Selanjutnya, Khalifah harus laki-laki. Puan Maharani, tidak bisa menjadi Calon Khalifah walaupun bisa saja dia menjadi Capres.

Seorang Khalifah juga harus merdeka, baligh, dan berakal. Orang yang plonga plongo, tidak bisa menjadi calon Khalifah.

Khalifah juga harus adil. orang yang fasik, yang terkenal bohong dengan 66 janji politik, bohong dengan mobil Esemka, bohong dengan 11 ribu triliun di kantong, otomatis tereleminasi, tidak bisa nyalon Khalifah.

Dan yang paling penting, Khalifah harus bisa menjalankan tugas-tugas Kekhilafahan. Jadi harus paham syariat, harus paham siyasah syariah, harus paham mengelola kekuasaan. Lebih afdhol, kalau yang nyalon Khalifah adalah seorang pemberani dan Mujtahid.

Nah, kalau mau dicari siapa sosoknya? Penulis secara terbuka, siap dan bersedia dicalonkan sebagai Khalifah. Tapi, kalau ditanya siapa yang lebih layak, tegas penulis sampaikan Syaikh Atho’ Abu Rusytoh, Amir Hizbut Tahrir lebih layak untuk menjadi calon Khalifah.

Beliau tidak tinggal di Indonesia, tetapi teknis saja beliau hijrah ke negeri ini, jika umat menghendaki Khilafah tegak di negeri ini dan menginginkan beliau sebagai Khalifahnya.

Pemahaman politik beliau levelnya global. Beliau juga seorang Mujtahid, meskipun levelnya Mujtahid Mahzab. Beliau memimpin organisasi politik Islam global, bernama Hizbut Tahrir. Kader beliau, salah satunya penulis.

Tapi kalau lebih memilih penulis, yang lebih dikenal, yang pernah ngopi bareng, ya boleh boleh saja. Karena akad Khilafah itu bi ridlo wa ikhtiar. Yakni, dengan dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh dengan paksaan.

Penulis juga menegaskan, semestinya umat Islam di negeri ini menyibukkan diri dengan Khilafah. Bukan dengan copras capres yang tidak jelas masa depannya. [].

*MEMAHAMI KHILAFAH SECARA SEDERHANA, AGAR MUDAH DIPAHAMI DAN DIPERJUANGKAN*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik

_”Saya menyadari untuk terlihat diskusi judul ini cukup berat. Minimal harus kuat dalam memahami ayat (nash) dan haditsnya lengkap dengan asbun nuzulnya. Harus kuat di ilmu perbandingan mazhabnya. Kalau itu minim, kajiannya pasti lemah”_

*[Sutoyo Abadi, GWA Konstitusi & Permasalahan Negara, 21/7]*

Benn Al Islamicity, [8/2/2023 9:54 PM]Mengawali tulisan ini, penulis ingin tegaskan bahwa Khilafah memiliki makna Syara’. Karena itu, mendefinisikan Khilafah harus dengan pengertian Syara’, bukan dengan pengertian lainnya.

Pentingnya memahami definisi/terminologi ini, akan dapat memberikan dampak pemahaman yang utuh dan menyeluruh sekaligus membatasi pengertian diluar apa yang dimaksud dalam pembahasan. Itulah fungsi dari definisi atau ta’rif, untuk mengumpulkan semua makna yang terlingkupi, sekaligus membatasi makna yang tidak termasuk dalam cakupan definisi.

Sebagai contoh, sholat memiliki makna Syara’, yakni ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun, sholat juga memiliki makna bahasa yang berarti doa.

Ketika kita diseru untuk ‘sholat’ kepada Nabi Muhammad Saw dengan redaksi ayat :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

innallāha wa malā`ikatahụ yuṣallụna ‘alan-nabiyy, yā ayyuhallażīna āmanụ ṣallụ ‘alaihi wa sallimụ taslīmā

Arti: Sesungguhnya Alloh dan malaikat-malaikat-Nya sholat (bershalawat) untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Dalam konteks ayat ini, shollu atau sholat kepada Nabi tidak bisa ditafsirkan dengan pengertian Syara’, yakni sholat sebagai ibadah tertentu, karena kita semua tidak diperintahkan untuk ibadah kepada selain Alloh SWT. Namun, pengertian sholat disini dipalingkan dari makna Syara’ menjadi makna bahasa, sehingga dapat dipahami bahwa ‘shollu’ dalam redaksi ayat ini maknanya adalah perintah bersholawat (berdoa) kepada Nabi Muhammad Saw, bukan perintah beribadah (sholat) kepada Nabi Muhammad Saw.

Dalam tulisan yang penulis bagikan berjudul ‘KHILAFAH AJARAN ISLAM’ yang ditulis oleh Dr. Daud Rasyid, Lc., M.A., memang membahas makna Khilafah secara utuh, dari makna bahasa hingga makna Syara’. Ini adalah kajian ilmiah, sebagaimana kita terbiasa mendalami ilmu yang biasanya dijelaskan dengan pendekatan secara kebahasaan (etimologi) juga makna secara istilah (terminologi).

Namun, yang terpenting adalah Khilafah bukan sekedar kajian ilmiah melainkan kewajiban Syara’. Harus ada upaya membuat makna Khilafah ini mudah dipahami, sehingga menggerakkan Umat Islam untuk memperjuangkan dan segera mewujudkannya.

Kajian khilafah secara fiqh, dibutuhkan pemahaman ilmu Tasyri’ seperti Ushul Fiqh, Ulumul Qur’an, Ulumul Hadits, Bahasa Arab dan Shiroh. Namun, penulis akan buat tulisan Khilafah secara politik praktis, agar mudah dipahami.

Sederhananya, Khilafah itu adalah negara sekaligus sistem pemerintahan dalam Islam. Khilafah berbeda dengan negara dan bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini.

Khilafah bukan negara yang berbentuk Republik, bukan kerajaan, bukan kekaisaran, bukan monarki konstitusi, bukan federasi, bukan konfederasi. Khilafah juga bukan organisasi atau faksi atau milisi seperti yang diklaim ISIS, atau bentuk organisasi non negara lainnya (ormas, orsos, lembaga kajian, dll).

Yang membedakan Khilafah dengan sistem pemerintahan lainnya adalah ada pada konsep kedaulatan. Khilafah meletakkan kedaulatan ditangan syara’.

Kalau Republik, meletakan kedaulatan ditangan rakyat. Kerajaan meletakan kedaulatan ditangan Raja. Kekaisaran meletakan kedaulatan ditangan Kaisar. Monarki konstitusi meletakan kedaulatan Negara ditangan Ratu, sementara kedaulatan pemerintahan ditangan parlemen.

Kerajaan Saudi bukan Khilafah. Republik Iran juga bukan Khilafah. Kerajaan Inggris adalah monarki konstitusi, bukan Khilafah.

Khilafah adalah negara yang dulu dipimpin Khalifah Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, Ali RA, Kekhalifahan Bani Umayyah, Kekhilafahan Bani Abbasiyah, hingga terakhir kekhalifahan Turki sebelum diruntuhkan oleh inggris pada tahun 1924 melalui agennya Mustafa Kemal Atarturk. Nama Khalifah pertama hingga yang terakhir, terdokumentasi secara rinci dalam tulisan Dr Daud Rasyid yang penulis bagikan.

Benn Al Islamicity, [8/2/2023 9:54 PM]Mendirikan Khilafah hari ini berarti sama saja dengan aktivitas Nabi Muhammad Saw saat mendirikan Daulah Islam yang pertama kali di Madinah. Jadi, sejak di Mekkah Rasulullah Saw berjuang untuk menegakkan Daulah Islam hingga akhirnya tegak di Madinah. Negara Islam di Madinah inilah, yang diwariskan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabat dan kemudian dikenal dengan negara Khilafah.

Sama seperti era Nabi Saw di madinah, saat ini tidak ada negara Islam. Semua negeri Islam yang ada di dunia ini, baik kerajaan Arab Saudi hingga Republik Iran bukanlah Khilafah. Karena keduanya tidak menjalankan kedaulatan Syara’.

Lagipula, Saudi maupun Iran telah terbelenggu dengan ide nasionalisme kebangsaan. Dua negara ini hanya memikirkan bangsanya, tidak memikirkan umat Islam.

Sementara Khilafah adalah negara untuk seluruh kaum muslimin. tanggungjawab Khilafah adalah Islam dan seluruh kaum muslimin. Bukan sekedar menjaga bangsa tertentu atau wilayah tertentu.

Nah, karena Khilafah belum ada, maka semua negeri Islam berpotensi untuk menjadi titik tolak berdirinya Khilafah, termasuk Indonesia. Cara untuk memperjuangkan Khilafah adalah dengan dakwah seperti yang dicontohkan nabi Muhammad Saw saat membangun negara Islam yang pertama, berdakwah di segala tempat.

Walaupun akhirnya, masyarakat Madinah yang menerima dakwah Nabi sehingga Daulah Islam tegak di Madinah, bukan di Mekkah. Akan tetapi, negara Islam pimpinan Nabi yang berpusat di Madinah dalam waktu singkat mampu melakukan unifikasi dan menjadikan Mekkah sebagai wilayah Daulah Islam, wilayah kekuasan kaum muslimin.

Dan ketika era sahabat, wilayah Khilafah meluas hingga melingkupi seluruh jazirah arab, merambah hingga ke Syam. Sungguh, itu semua diketahui secara pasti oleh segenap kaum muslimin.

Nah, sekarang juga demikian. Dakwah menegakkan Khilafah dilakukan dimanapun, bisa di Iran, arab, India, Pakistan, Libya, Yaman, Irak, syariah, Afghanistan, sudah, hingga di Indonesia. Namun, saat Khilafah tegak di satu wilayah, maka semua negeri Islam kelak akan disatukan, diunifikasi menjadi satu kesatuan wilayah Daulah Khilafah.

Semoga, Indonesia bisa menjadi wilayah yang menjadi titik tolak berdirinya Khilafah. Semoga, bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan dimuliakan dengan Khilafah, sebagaimana dahulu bangsa Arab dan Bangsa Turki pernah menjadi adidaya dunia dengan Khilafah. [].

*KHILAFAH TIDAK DIREPRESENTASIKAN ARAB SAUDI MAUPUN IRAN, KEWAJIBAN KHILAFAH MENJADI TANGGUNGJAWAB SELURUH KAUM MUSLIMIN*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/

_”Hemat saya dengan model kepemimpinan di Iran yang pada dasarnya adalah sebuah modifikasi sistempemerintahan berbasis Islam, (terlepas kita tak setuju dengan ideologi Syi’ah-nya). Namun inti simpulnya adalah terdapat kemampuan negara mencoba untuk menjalankan syariah Islam, meski tidak murni dalam bentuk kekhalifahan murni. Tak cuma masalah dalam negeri, kita lihat Iran juga membantu negara-negara Islam lainnya yang mengalami penindasan.”_

_”Sementara Arab Saudi, cenderung menerapkan syariat Islam dengan kekuatan memaksa lewat titah raja yang bersumber dari pendapat ulama-ulama kerajaan. Sehingga warga negaranya tak menerapkan ajaran syariah secara kafah dengan penuh kesadaran yang pada gilirannya sebagaimana kita lihat ideologi wahabisme sebagai ideologi kerajaan kini tengah memudar jauh dari prinsip-prinsip syariah.”_

*[Andisyah, GWA Konstitusi & Masalah Negara, 21/7]*

Persoalan Khilafah adalah persoalan agama, bukan semata persoalan politik atas kebutuhan kepemimpinan global bagi umat Islam. Karena itu, basis teologis perjuangan Khilafah adalah asasnya, sementara aspek politik dan fakta kekinian hanyalah objek yang terindera yang wajib dilihat dari perspektif Syara’.

Saat penulis menjelaskan perbedaan sistem Kerajaan, Republik dan Monarki Konstitusi, penulis memang merujuk Arab Saudi, Iran dan Inggris. Karena Arab Saudi sistem pemerintahannya berbentuk Kerajaan, Iran berbentuk Republik, dan Inggris Monarki Konstitusi.

Mengawali tulisan ini, penulis ingin tegaskan bahwa Khilafah memiliki makna Syara’. Karena itu, mendefinisikan Khilafah harus dengan pengertian Syara’, bukan dengan pengertian lainnya.

Pentingnya memahami definisi/terminologi ini, akan dapat memberikan dampak pemahaman yang utuh dan menyeluruh sekaligus membatasi pengertian diluar apa yang dimaksud dalam pembahasan. Itulah fungsi dari definisi atau ta’rif, untuk mengumpulkan semua makna yang terlingkupi, sekaligus membatasi makna yang tidak termasuk dalam cakupan definisi.

Sebagai contoh, sholat memiliki makna Syara’, yakni ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun, sholat juga memiliki makna bahasa yang berarti doa.

Ketika kita diseru untuk ‘sholat’ kepada Nabi Muhammad Saw dengan redaksi ayat :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

innallāha wa malā`ikatahụ yuṣallụna ‘alan-nabiyy, yā ayyuhallażīna āmanụ ṣallụ ‘alaihi wa sallimụ taslīmā

Arti: Sesungguhnya Alloh dan malaikat-malaikat-Nya sholat (bershalawat) untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Dalam konteks ayat ini, shollu atau sholat kepada Nabi tidak bisa ditafsirkan dengan pengertian Syara’, yakni sholat sebagai ibadah tertentu, karena kita semua tidak diperintahkan untuk ibadah kepada selain Alloh SWT. Namun, pengertian sholat disini dipalingkan dari makna Syara’ menjadi makna bahasa, sehingga dapat dipahami bahwa ‘shollu’ dalam redaksi ayat ini maknanya adalah perintah bersholawat (berdoa) kepada Nabi Muhammad Saw, bukan perintah beribadah (sholat) kepada Nabi Muhammad Saw.

Dalam tulisan yang penulis bagikan berjudul ‘KHILAFAH AJARAN ISLAM’ yang ditulis oleh Dr. Daud Rasyid, Lc., M.A., memang membahas makna Khilafah secara utuh, dari makna bahasa hingga makna Syara’. Ini adalah kajian ilmiah, sebagaimana kita terbiasa mendalami ilmu yang biasanya dijelaskan dengan pendekatan secara kebahasaan (etimologi) juga makna secara istilah (terminologi).

Namun, yang terpenting adalah Khilafah bukan sekedar kajian ilmiah melainkan kewajiban Syara’. Harus ada upaya membuat makna Khilafah ini mudah dipahami, sehingga menggerakkan Umat Islam untuk memperjuangkan dan segera mewujudkannya.

Kajian khilafah secara fiqh, dibutuhkan pemahaman ilmu Tasyri’ seperti Ushul Fiqh, Ulumul Qur’an, Ulumul Hadits, Bahasa Arab dan Shiroh. Namun, penulis akan buat tulisan Khilafah secara politik praktis, agar mudah dipahami.

Sederhananya, Khilafah itu adalah negara sekaligus sistem pemerintahan dalam Islam. Khilafah berbeda dengan negara dan bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini.

Khilafah bukan negara yang berbentuk Republik, bukan kerajaan, bukan kekaisaran, bukan monarki konstitusi, bukan federasi, bukan konfederasi. Khilafah juga bukan organisasi atau faksi atau milisi seperti yang diklaim ISIS, atau bentuk organisasi non negara lainnya (ormas, orsos, lembaga kajian, dll).

Yang membedakan Khilafah dengan sistem pemerintahan lainnya adalah ada pada konsep kedaulatan. Khilafah meletakkan kedaulatan ditangan syara’.

Kalau Republik, meletakan kedaulatan ditangan rakyat. Kerajaan meletakan kedaulatan ditangan Raja. Kekaisaran meletakan kedaulatan ditangan Kaisar. Monarki konstitusi meletakan kedaulatan Negara ditangan Ratu, sementara kedaulatan pemerintahan ditangan parlemen.

Kerajaan Saudi bukan Khilafah. Republik Iran juga bukan Khilafah. Kerajaan Inggris adalah monarki konstitusi, bukan Khilafah.

Khilafah adalah negara yang dulu dipimpin Khalifah Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, Ali RA, Kekhalifahan Bani Umayyah, Kekhilafahan Bani Abbasiyah, hingga terakhir kekhalifahan Turki sebelum diruntuhkan oleh inggris pada tahun 1924 melalui agennya Mustafa Kemal Atarturk. Nama Khalifah pertama hingga yang terakhir, terdokumentasi secara rinci dalam tulisan Dr Daud Rasyid yang penulis bagikan.

Benn Al Islamicity, [8/2/2023 9:54 PM]Alhamdulillah, basis kedaulatan tiga sistem pemerintahan ini telah dipahami. Kerajaan meletakan kedaulatan ditangan Raja, Republik ditangan Rakyat, monarki konstitusi dibagi atas Ratu dan Parlemen (perdana menteri).

Sementara sistem Khilafah menganut kedaulatan Syara’. Baik penguasa (Khalifah) maupun rakyat, wajib terikat dan tunduk kepada hukum Syara’.

Khalifah tidak bisa membuat UU yang bertentangan dengan syariat, rakyat juga tak boleh menuntut Khalifah untuk menerapkan kedaulatan rakyat. Semuanya tunduk pada Syara’ yang digali dari dalil, baik Al Qur’an, as Sunnah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas syar’i.

Meskipun ada anggapan, seolah-olah Arab Saudi maupun Iran menerapkan Islam, bahkan dianggap konsepsi negara ideal untuk sementara ini, tetapi keduanya tetap bukan Khilafah. Keberadaan keduanya, meskipun dianggap menghadirkan banyak kemajuan, tetap saja tidak menggugurkan kewajiban untuk menegakkan Khilafah.

Saudi, sejarahnya adalah kaum bughot (pemberontak) yang memisahkan diri dari Turki Utsmani. Bani Saud dan Lawrence Arabia bersekutu dengan mahzab Wahabi, melakukan bughot terhadap Khilafah Turki dan mendirikan sistem Kerajaan.

Ruh Iran, lebih disinari semangat Syiah dan bangsa Persia. Romantisme Kekaisaran Persia, lebih menjadi ruh penggerak Iran, bukan semangat dakwah dan jihad yang digelorakan oleh Kekhilafahan Islam.

Klaim Saudi Arabia sebagai penjaga dua kota suci, tetap tidak bisa merepresentasikan Khilafah yang menjadi penjaga setiap darah kaum Muslimin. Karena itu, Arab Saudi tidak pernah memberikan perhatian pada masalah Palestina, karena dianggap bukan tugas dan tanggungjawabnya.

Begitu juga Iran, saat agresi militer Amerika ke Irak, Iran tidak menolong saudara Muslim di Irak. Iran hanya mengultimatum AS agar tidak menghancurkan Karbala.

Saudi, juga membombardir Yaman, hanya dengan dalih memerangi Syiah. Padahal, serangan jet jet tempur Saudi, tidak pernah bisa memilih korban Sunni atau Syi’ah. Kaum muslimin Yaman, semuanya menjadi korban invasi militer Saudi.

Khusus pada Iran, perang urat saraf di media melawan AS hanyalah kamuflase. Iran sejatinya juga banyak bekerjasama dengan Amerika, khususnya saat agresi Amerika ke Irak.

Iran juga tutup mata pada serangan brutal Yahudi Israel kepada Palestina. Iran baru merespon, jika serangan itu menyasar wilayah milisi yang dipimpin Hasan Nasrullah.

Jadi, sifat pembelaan Iran tak jauh beda dengan Turki. Turki merespons serangan pesawat udara Rusia saat serangan itu menyasar ke wilayah suku Kurdi, tapi bungkam saat serangan itu hanya membombardir kaum muslimin di Suriah. Iran, hanya akan bertindak reaktif jika serangan Israel membahayakan kepentingan politiknya yang berbasis nasionalisme (kebangsaan).

Baik Iran, Arab Saudi, Turki dan negeri muslim lainnya, selain sama-sama menerapkan sekulerisme (dengan berbagai variannya), sejatinya juga hanya mengikat ikatan negara berdasarkan kebangsaan (nasionalisme), bukan berdasarkan ikatan akidah Islam.

Khilafah, mengikat hubungan negara berdasarkan ikatan akidah Islam. Wilayah teritori Khilafah tidak terikat dengan batasan fixd dan ikatan nasionalisme. Ikatan akidah Islam Khilafah, menyebabkan Khilafah bersifat global dan memikirkan seluruh kepentingan Islam dan kaum muslimin, bahkan memikirkan dan mengurusi peradaban dunia.

Ya, Khilafah yang diperjuangkan saat ini adalah Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Khilafah seperti periode Khulafaur Rasyidin, bukan seperti era Muawiyah, Abassyiyah atau Utsmaniyah. Khilafah yang benar-benar mengikuti manhaj (jalan) kenabian. [].

Http://imam.mahdi.islamicity.tv

Mendirikan Khilafah hari ini berarti sama saja dengan aktivitas Nabi Muhammad Saw saat mendirikan Daulah Islam yang pertama kali di Madinah. Jadi, sejak di Mekkah Rasulullah Saw berjuang untuk menegakkan Daulah Islam hingga akhirnya tegak di Madinah. Negara Islam di Madinah inilah, yang diwariskan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabat dan kemudian dikenal dengan negara Khilafah.

Sama seperti era Nabi Saw di madinah, saat ini tidak ada negara Islam. Semua negeri Islam yang ada di dunia ini, baik kerajaan Arab Saudi hingga Republik Iran bukanlah Khilafah. Karena keduanya tidak menjalankan kedaulatan Syara’.

Lagipula, Saudi maupun Iran telah terbelenggu dengan ide nasionalisme kebangsaan. Dua negara ini hanya memikirkan bangsanya, tidak memikirkan umat Islam.

Sementara Khilafah adalah negara untuk seluruh kaum muslimin. tanggungjawab Khilafah adalah Islam dan seluruh kaum muslimin. Bukan sekedar menjaga bangsa tertentu atau wilayah tertentu.

Nah, karena Khilafah belum ada, maka semua negeri Islam berpotensi untuk menjadi titik tolak berdirinya Khilafah, termasuk Indonesia. Cara untuk memperjuangkan Khilafah adalah dengan dakwah seperti yang dicontohkan nabi Muhammad Saw saat membangun negara Islam yang pertama, berdakwah di segala tempat.

Walaupun akhirnya, masyarakat Madinah yang menerima dakwah Nabi sehingga Daulah Islam tegak di Madinah, bukan di Mekkah. Akan tetapi, negara Islam pimpinan Nabi yang berpusat di Madinah dalam waktu singkat mampu melakukan unifikasi dan menjadikan Mekkah sebagai wilayah Daulah Islam, wilayah kekuasan kaum muslimin.

Dan ketika era sahabat, wilayah Khilafah meluas hingga melingkupi seluruh jazirah arab, merambah hingga ke Syam. Sungguh, itu semua diketahui secara pasti oleh segenap kaum muslimin.

Nah, sekarang juga demikian. Dakwah menegakkan Khilafah dilakukan dimanapun, bisa di Iran, arab, India, Pakistan, Libya, Yaman, Irak, syariah, Afghanistan, sudah, hingga di Indonesia. Namun, saat Khilafah tegak di satu wilayah, maka semua negeri Islam kelak akan disatukan, diunifikasi menjadi satu kesatuan wilayah Daulah Khilafah.

Semoga, Indonesia bisa menjadi wilayah yang menjadi titik tolak berdirinya Khilafah. Semoga, bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan dimuliakan dengan Khilafah, sebagaimana dahulu bangsa Arab dan Bangsa Turki pernah menjadi adidaya dunia dengan Khilafah. [].

*KHILAFAH TIDAK DIREPRESENTASIKAN ARAB SAUDI MAUPUN IRAN, KEWAJIBAN KHILAFAH MENJADI TANGGUNGJAWAB SELURUH KAUM MUSLIMIN*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/

_”Hemat saya dengan model kepemimpinan di Iran yang pada dasarnya adalah sebuah modifikasi sistempemerintahan berbasis Islam, (terlepas kita tak setuju dengan ideologi Syi’ah-nya). Namun inti simpulnya adalah terdapat kemampuan negara mencoba untuk menjalankan syariah Islam, meski tidak murni dalam bentuk kekhalifahan murni. Tak cuma masalah dalam negeri, kita lihat Iran juga membantu negara-negara Islam lainnya yang mengalami penindasan.”_

_”Sementara Arab Saudi, cenderung menerapkan syariat Islam dengan kekuatan memaksa lewat titah raja yang bersumber dari pendapat ulama-ulama kerajaan. Sehingga warga negaranya tak menerapkan ajaran syariah secara kafah dengan penuh kesadaran yang pada gilirannya sebagaimana kita lihat ideologi wahabisme sebagai ideologi kerajaan kini tengah memudar jauh dari prinsip-prinsip syariah.”_

*[Andisyah, GWA Konstitusi & Masalah Negara, 21/7]*

Persoalan Khilafah adalah persoalan agama, bukan semata persoalan politik atas kebutuhan kepemimpinan global bagi umat Islam. Karena itu, basis teologis perjuangan Khilafah adalah asasnya, sementara aspek politik dan fakta kekinian hanyalah objek yang terindera yang wajib dilihat dari perspektif Syara’.

Saat penulis menjelaskan perbedaan sistem Kerajaan, Republik dan Monarki Konstitusi, penulis memang merujuk Arab Saudi, Iran dan Inggris. Karena Arab Saudi sistem pemerintahannya berbentuk Kerajaan, Iran berbentuk Republik, dan Inggris Monarki Konstitusi.

Alhamdulillah, basis kedaulatan tiga sistem pemerintahan ini telah dipahami. Kerajaan meletakan kedaulatan ditangan Raja, Republik ditangan Rakyat, monarki konstitusi dibagi atas Ratu dan Parlemen (perdana menteri).

Sementara sistem Khilafah menganut kedaulatan Syara’. Baik penguasa (Khalifah) maupun rakyat, wajib terikat dan tunduk kepada hukum Syara’.

Khalifah tidak bisa membuat UU yang bertentangan dengan syariat, rakyat juga tak boleh menuntut Khalifah untuk menerapkan kedaulatan rakyat. Semuanya tunduk pada Syara’ yang digali dari dalil, baik Al Qur’an, as Sunnah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas syar’i.

Meskipun ada anggapan, seolah-olah Arab Saudi maupun Iran menerapkan Islam, bahkan dianggap konsepsi negara ideal untuk sementara ini, tetapi keduanya tetap bukan Khilafah. Keberadaan keduanya, meskipun dianggap menghadirkan banyak kemajuan, tetap saja tidak menggugurkan kewajiban untuk menegakkan Khilafah.

Saudi, sejarahnya adalah kaum bughot (pemberontak) yang memisahkan diri dari Turki Utsmani. Bani Saud dan Lawrence Arabia bersekutu dengan mahzab Wahabi, melakukan bughot terhadap Khilafah Turki dan mendirikan sistem Kerajaan.

Ruh Iran, lebih disinari semangat Syiah dan bangsa Persia. Romantisme Kekaisaran Persia, lebih menjadi ruh penggerak Iran, bukan semangat dakwah dan jihad yang digelorakan oleh Kekhilafahan Islam.

Klaim Saudi Arabia sebagai penjaga dua kota suci, tetap tidak bisa merepresentasikan Khilafah yang menjadi penjaga setiap darah kaum Muslimin. Karena itu, Arab Saudi tidak pernah memberikan perhatian pada masalah Palestina, karena dianggap bukan tugas dan tanggungjawabnya.

Begitu juga Iran, saat agresi militer Amerika ke Irak, Iran tidak menolong saudara Muslim di Irak. Iran hanya mengultimatum AS agar tidak menghancurkan Karbala.

Saudi, juga membombardir Yaman, hanya dengan dalih memerangi Syiah. Padahal, serangan jet jet tempur Saudi, tidak pernah bisa memilih korban Sunni atau Syi’ah. Kaum muslimin Yaman, semuanya menjadi korban invasi militer Saudi.

Khusus pada Iran, perang urat saraf di media melawan AS hanyalah kamuflase. Iran sejatinya juga banyak bekerjasama dengan Amerika, khususnya saat agresi Amerika ke Irak.

Iran juga tutup mata pada serangan brutal Yahudi Israel kepada Palestina. Iran baru merespon, jika serangan itu menyasar wilayah milisi yang dipimpin Hasan Nasrullah.

Jadi, sifat pembelaan Iran tak jauh beda dengan Turki. Turki merespons serangan pesawat udara Rusia saat serangan itu menyasar ke wilayah suku Kurdi, tapi bungkam saat serangan itu hanya membombardir kaum muslimin di Suriah. Iran, hanya akan bertindak reaktif jika serangan Israel membahayakan kepentingan politiknya yang berbasis nasionalisme (kebangsaan).

Baik Iran, Arab Saudi, Turki dan negeri muslim lainnya, selain sama-sama menerapkan sekulerisme (dengan berbagai variannya), sejatinya juga hanya mengikat ikatan negara berdasarkan kebangsaan (nasionalisme), bukan berdasarkan ikatan akidah Islam.

Khilafah, mengikat hubungan negara berdasarkan ikatan akidah Islam. Wilayah teritori Khilafah tidak terikat dengan batasan fixd dan ikatan nasionalisme. Ikatan akidah Islam Khilafah, menyebabkan Khilafah bersifat global dan memikirkan seluruh kepentingan Islam dan kaum muslimin, bahkan memikirkan dan mengurusi peradaban dunia.

Ya, Khilafah yang diperjuangkan saat ini adalah Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Khilafah seperti periode Khulafaur Rasyidin, bukan seperti era Muawiyah, Abassyiyah atau Utsmaniyah. Khilafah yang benar-benar mengikuti manhaj (jalan) kenabian. [].

Http://imam.mahdi.islamicity.tv